Suku Bunga Penjaminan LPS Bertahan 7%

Suku Bunga Penjaminan LPS Bertahan 7%

Sementara itu, suku bunga yang dijamin untuk BPR sebesar 10,25 persen.

Rabu, 12 Mei 2010, 18:52 WIB

Arinto Tri Wibowo, Agus Dwi Darmawan

ilustrasi suku bunga (Adri Prastowo)

VIVAnews - Suku bunga bank umum yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per 15 Mei 2010 sebesar tujuh persen. Penjaminan ini sesuai hasil ketetapan rapat dewan komisi LPS hari ini, Rabu 12 Mei 2010.

Sekretaris LPS Ahmad Fajarprana dalam pesan singkatnya menyebutkan, selain penjaminan suku bunga wajar pada bank umum, ketetapan untuk penjaminan suku bunga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga tidak berubah.

Suku bunga yang dijamin untuk BPR sebesar 10,25 persen, sedangkan valas 2,75 persen.

"Penetapan ini berlaku sejak 15 Mei sampai 14 September 2010," ujar Ahmad dalam pesan singkat yang diterima VIVAnews, di Jakarta, Rabu 12 Mei 2010.

Penetapan itu, menurut dia, didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, walaupun secara agregat pemulihan perekonomian global menunjukkan perkembangan positif, krisis utang di negara zona Eropa khususnya Yunani cenderung mengkhawatirkan.

Kedua, fundamental perekononomian dalam negeri masih kuat.

Ketiga, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih menunjukkan tren penguatan.

Kempat, BI rate sejak Agustus 2009 sampai Mei 2010 masih dipertahankan pada level 6,5 persen.

Kelima, beberapa indikator makro ekonomi menunjukkan telah terjadi pemulihan kondisi perekonomian, peningkatan jumlah ekspor, konsumsi masyarakat, serta keyakinan terhadap prospek ekonomi.

Keenam, perbedaan suku bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah di bank umum dan BI rate sebesar 50 basis poin merupakan rentang yang dipandang wajar dan perlu tetap dipertahankan.

Ketujuh, inflasi masih konsisten pada tingkat yang relatif rendah untuk beberapa bulan ke depan dan diperkirakan masih bertahan dengan pencapaian sasaran inflasi 2010 dan 2011 sebesar 5 ± 1 persen. (hs)

arinto.wibowo@vivanews.com

• VIVAnews

sumber: www.vivanews.com

IHSG Menguat Ikuti Bursa Global

IHSG Menguat Ikuti Bursa Global

Yus Ariyanto
12/05/2010 19:11

Liputan6.com, Jakarta:
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (12/5) ditutup menguat mengikuti sentimen positifnya bursa global. IHSG ditutup menguat 34,731 poin (1,23 persen) menjadi 2.847,622, mengikuti indeks LQ-45 yang naik 7,844 poin (1,45 persen) ke posisi 548,713.

Kondisi ini membuat pergerakan saham didominasi yang naik sebanyak 139 saham dibanding yang turun hanya 72, sedangkan 74 belum berubah harganya. Analis dari Valbury Asia Futures, Nico Omer Jonckheere mengatakan, bursa saham global awalnya terseret sentimen negatif euro sebelum menemukan argumen lain yang lebih positif, yaitu mundurnya Gordon Brown sebagai Perdana Menteri Inggris. "Brown mundur setelah negosiasi untuk berkoalisi dengan Partai Liberal Demokrat menemui jalan buntu," katanya.

Ia menambahkan, pesaingnya dari Partai Konservatif yaitu David Cameron dinobatkan sebagai PM Inggris yang baru. Perubahan ini direspons positif oleh bursa global karena Cameron menjanjikan pemangkasan defisit yang agresif.

Volume perdagangan mencapai 3,130 miliar saham dengan nilai Rp2,807 triliun dari 96.166 kali transaksi. Beberapa saham yang mengalami penguatan diantaranya, Gudang Garam (GGRM) naik Rp3.000 ke Rp31.400, Merck (MERK) naik Rp1.000 ke Rp73.000, Bank Mega naik Rp575 ke Rp2.875.


Sementara bursa dari kawasan Asia di antaranya, indeks Hang Seng naik 65,98 poin (0,33 persen) ke posisi 20,212, Nikkei-225 melemah 17,07 poin (0,16 persen) ke level 10.394, dan Straits Times naik 22,66 poin (0,79 persen) di posisi 2.880.(ANT)

sumber: www.liputan6.com

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 5,7 Persen  

Arfan Yap Bano







Kepala BPS Rusman Heriawan.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Positif

10/05/2010 14:14

Liputan6.com, Jakarta: Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2010 mencapai 5,7 persen atau 1,9 persen dari kuartal ke kuartal. "PDB Indonesia pada triwulan pertama 2010 ini, primadonya sebagai sumber pertumbuhan perdagangan adalah hotel dan restoran sebesar 9,3 persen. Sementara dari kuartal ke kuartal (qtq) pertanian tumbuh 18,1 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/5).




Sektor perdagangan tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang menuju pada pemulihan. Hal ini juga tercermin dari pertumbuhan sektor Ekspor-Impor yang cukup tinggi, yaitu tumbuh 19,6 persen atau berkontribusi terhadap pertumbuhan kuartal pertama 2010 sebesar 7,7 persen. Begitu pula dengan impor yang tumbuh sebesar 22,6 persen sehingga mampu berkontribusi 6,7 persen.    



Disisi lain, konsumsi rumah tangga juga masih tumbuh 3,9 persen dan mendukung pertumbuhan 2,3 persen. Begitu pula pembentukan modal tetap bruto yang tumbuh 7,9 persen dan berkontribusi sebesar 1,8 persen.



Sedangkan konsumsi pemerintah, menurut Rusman, justru mengalami penurunan minus 8,8 persen sehingga menyumbang minus 0,6 persen untuk pertumbuhan ekonomi kuartal I ini. Lemahnya konsumsi pemerintah karena tiadanya belanja pemerintah yang besar seperti kuartal I 2009 karena adanya kegiatan pemilihan umum.(Ant/AYB)

Anggaran Kemendiknas di APBNP Diusulkan Rp6,28 T

Senin, 29 Maret 2010 - 13:56 wib


JAKARTA - Pemerintah mengusulkan APBNP untuk Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sebesar Rp6,289 triliun.

"Itu kesepakatan di kabinet. Karena ini bagian dari usulan APBNP, tentu akan dialog dengan DPR dan pada akhirnya persetujuannya ada di DPR. Untuk itu kami menunggu hasil akhir dari dialog pemerintah dengan DPR," Wakil Menteri Mendiknas Fasli Jalal, saat konferensi pers usai diskusi terbatas dengan pihak Kemendiknas di Gedung Arsip BPK, Jakarta, Senin (29/3/2010).

Anggaran awal 2010 dialokasikan sebesar Rp55 triliun. Pada sebelumnya dianggarkan Rp62 triliun dan penyerapannya selalu di atas 95 persen.

"Jadi untuk anggaran Kemendiknas 2009 penyerapannya sebesar 95 koma sekian persen dari Rp62 triliun. Pokoknya anggaran APBNP ini untuk peningkatan beasiswa baik volume maupun unit cost-nya," ungkapnya.

Selain itu dana tersebut juga digunakan untuk menyelesaikan program wajib belajar dan menambah tunjangan untuk guru-guru di perbatasan atau daerah terpencil.(ade)

www.okezone.com

Aksi Walk Out Bukan Kesepakatan Fraksi

Jum'at, 9 April 2010 - 20:28 wib


JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) Harry Azhar Aziz menegaskan bahwa aksi walk out tiga orang anggota Banggar tadi siang bukan merupakan kesepakatan fraksi.

Namun, dia menilai tindakan tersebut bukan merupakan suatu kesalahan karena mereka punya anggapan berbeda terhadap hasil Sidang Paripurna Kasus Bank Century. Apalagi dirinya menilai bahwa sebagai negara demokrasi perbedaan merupakan suatu kekayaan.

"Sepaham saya tidak ada yang resmi dari fraksi. Saya kira dalam negara demokrasi, itu kekayaan demokrasi," ujarnya usai Rapat Banggar DPR RI tentang RAPBN-P di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2010) malam.

Harry pun menyatakan bahwa alasan Banggar tetap mengundang Sri Mulyani karena pihaknya tetap berpegang mekanisme tata negara. Di mana Sri Mulyani masih sebagai Menteri Keuangan yang memiliki tugas membahas APBN bersama DPR. "Yang jelas mekanisme tata kenegaraan beliau masih menkeu," tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan hasil Sidang Paripurna yang meyatakan Sri Mulyani salah satu pihak yang bersalah dalam kasus bailout Bank Century, Harry menyatakan hal tersebut sudah menjadi ranah hukum. "Itu dalam proses lebih lanjut, bukan proses politik tapi hukum," pungkasnya.(ade)

www.okezone.com

Hatta Rajasa Diminta Hadir Bahas APBN-P 2010

Senin, 12 April 2010 - 15:51 wib


JAKARTA - Komisi XI DPR RI meminta Menko Perekonomian Hatta Rajasa untuk hadir dalam pembahasan APBN-P 2010 sebagai perwakilan pemerintah.

Hal tersebut diacu dari surat yang dilayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada DPR terkait perwakilan pemerintah untuk pembahasan APBN-P 2010, di mana dalam surat tersebut disebutkan bahwa DPR dapat memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian baik bersama-sama ataukah secara terpisah untuk membahas APBN-P 2010.

Demikian isi surat Presiden dengan No. R21-Pres/03/2010 tertanggal 25 Februari disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR Sumaryoto saat memulai Rapat Kerja di Komisi XI DPR RI, di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/4/2010).

Dalam pembahasan APBN-P sebelumnya memang tidak pernah melibatkan Menko Perekonomian dalam Rapat Kerja Pemerintah dan DPR. Perwakilan pemerintah hanya diwakili oleh Menteri Keuangan saja didampingi oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Pjs Gubernur Bank Indonesia (BI).

Permintaan untuk ikut menghadirkan Menko Perekonomian tidak lepas dari kasus Bank Century yang menyeret nama Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Meskipun tidak secara tergas menyatakan boikot terhadap Menteri Keuangan, namun dengan adanya surat tersebut DPR menagih janji untuk mendatangkan Menko Perekonomian dalam pembahasan APBN-P tersebut. Permintaan kehadiran Menko Perekonomian sendiri menuai pro dan kontra antar Anggota Komisi XI.

Menanggapi perdebatan yang ada, Wakil Ketua Komisi XI Melkhias Markus Mekeng menegaskan bahwa semestinya pembahasan terkait hal tersebut dibicarakan secara internal terlebih dahulu. Ditegaskannya bahwa kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke rapat komisi atas dasar undangan dari komisi XI.

"Menteri Keuangan ke sini atas undangan dari kita. Kalau Menteri keuangan enggak mau datang, ya enggak usah diundang menteri keuangannya, harusnya bicara dulu di internal komisi," ujarnya.

Penjegalan Sri Mulyani untuk berbicara di DPR ini adalah kali kedua dialaminya seusai Rapat Kerja Perdana dengan Badan Anggaran (Banggar) Jumat lalu yang membuat tiga orang anggota Banggar walk out dari ruang rapat karena usulannya untuk membuat Sri Mulyani tidak perlu bicara dalam rapat tidak disetujui Ketua Banggar, Harry Azhar Azis.(ade)


www.okezone.com

PAJAK

Bumi dan bangunan ( obyek pajak ) yang tidak dikenakan PBB adalah :

Ø Bumi dan bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum (tempat ibadah,social,kesehatan,pendidikan)

Ø Situs peninggalan Purbakala

Ø Tanah kuburan

Ø Hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional

Ø Bumi dan banguna yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah,penentuan pajaknya diatur melalui peraturan pemerintah

Ø Bumi dan bangunan yang digunakan untuk perwakilan diplomatic,konsulat penentuan pajaknya berdasarkan asas perlakuan timbale balik.

Ø Bumi dan bangunan yang digunakan untuk badan atau perwakilan organisasi internasional penentuan pajaknya diatur oleh mentri keuangan.